Setiap jamaah yang berangkat umroh atau haji khusus Call/Wa. 08111-34-1212 pasti menginginkan perjalanan ibadah haji plus atau umrohnya bisa terlaksana dengan lancar, nyaman dan aman sehingga menjadi mabrur. Demi mewujudkan kami sangat memahami keinginan para jamaah sehingga merancang program haji onh plus dan umroh dengan tepat. Jika anda ingin melaksanakan Umrah dan Haji dengan tidak dihantui rasa was-was dan serta ketidakpastian, maka Alhijaz Indowisata Travel adalah solusi sebagai biro perjalanan anda yang terbaik dan terpercaya.?agenda umroh 12 hari

Biro Perjalanan Haji dan Umrah yang memfokuskan diri sebagai biro perjalanan yang bisa menjadi sahabat perjalanan ibadah Anda, yang sudah sangat berpengalaman dan dipercaya sejak tahun 2010, mengantarkan tamu Allah minimal 5 kali dalam sebulan ke tanah suci tanpa ada permasalahan. Paket yang tersedia sangat beragam mulai paket umroh 9 hari, 12 hari, umroh wisata muslim turki, dubai, aqso. Biaya umroh murah yang sudah menggunakan rupiah sehingga jamaah tidak perlu repot dengan nilai tukar kurs asing. umroh plus turki dari surabaya

JAKARTA, - Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Amir Syamsuddin menegaskan bahwa bursa calon presiden melalui jalur konvensi hanya dibuka untuk tokoh publik yang berminat dan tentu saja kompeten. Jalur undangan tak akan dibuka karena dikhawatirkan bakal mengganggu tokoh publik yang berasal dari partai lain.

"Kita tidak akan mengundang. Silakan mereka yang berminat. Kalau kita mengundang ada kekhawatiran," kata Amir, di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (4/6/2013).

Secara pribadi, kata Amir, dirinya enggan mengganggu konsentrasi tokoh publik yang memiliki elektabilitas tinggi dengan mengundang mengikuti konvensi, termasuk di antaranya tidak akan mengundang Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Namun begitu, pintu lebar akan selalu terbuka untuk tokoh yang ingin berpartisipasi dalam konvensi capres tersebut.

"Jangan terkesan kita sengaja mengundang, mengganggu mereka, jangan. Tetapi kalau mereka berkeinginan berpartisipasi ya tidak apa-apa. Semua (tokoh) yang baik-baik itu silakan, jangan kita ganggu," ujarnya.

Bursa pencalonan presiden melalui konvensi Partai Demokrat terus digodok. Di dalam konvensi itu juga masih terdapat banyak kemungkinan, menyusul patokan mekanisme intinya yang belum juga dipastikan.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf sempat menjelaskan bahwa pihaknya masih membuka pintu lebar untuk menerima dan mengundang semua calon yang dianggap kompeten. Termasuk di antaranya adalah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang merupakan kader PDI Perjuangan.

Nurhayati juga menyampaikan bahwa konsep konvensi akan digelar semi terbuka. Pendaftaran dibuka bebas tetapi hanya untuk figur yang memenuhi syarat. Menurutnya, jalur konvensi calon presiden tidak mungkin dibuka gamblang karena dikhawatirkan bakal memengaruhi kredibilitas dari konvensi itu sendiri.

Ada beberapa kriteria utama yang harus dimiliki para pendaftar, di antaranya populer, memiliki integritas, loyal, dan paham dengan visi misi Partai Demokrat. Pendaftaran peserta konvensi calon presiden akan dimulai Agustus 2013 mendatang. Saat ini, beberapa persiapan tengah dimatangkan.

Pada bulan ini Partai Demokrat akan memulai tahapan dengan mengatur mekanisme peserta konvensi. Komite konvensi dan panitia seleksi akan dibentuk sebelum Agustus 2013. Pendaftar yang lolos seleksi akan diusung sebagai capres dari Partai Demokrat Pada pertengahan Agustus proses konvensi sudah berjalan dan para pendaftar konvensi mulai diseleksi. Konvensi ini digelar semi-terbuka dan hanya figur potensial yang diperbolehkan masuk dalam bursa konvensi.

Partai Demokrat memutuskan melakukan konvensi untuk menjaring kandidat calon presiden. Saat ini, tim seleksi tengah dibentuk dan akan diumumkan pada Juni 2013. Baik calon internal maupun eksternal diperkenankan mendaftar sebagai kandidat capres. Partai Demokrat akan menetapkan kriteria tertentu untuk menjaring setidaknya 15 calon. Setelah itu, akan ada tahapan kampanye ke daerah-daerah dan dilanjutkan dengan survei.

Editor :Liwon Maulana
Demokrat Tidak Akan Usik "Jagoan" Partai Lain

Imagine an elite professional services firm with a high-performing, workaholic culture. Everyone is expected to turn on a dime to serve a client, travel at a moment’s notice, and be available pretty much every evening and weekend. It can make for a grueling work life, but at the highest levels of accounting, law, investment banking and consulting firms, it is just the way things are.

Except for one dirty little secret: Some of the people ostensibly turning in those 80- or 90-hour workweeks, particularly men, may just be faking it.

Many of them were, at least, at one elite consulting firm studied by Erin Reid, a professor at Boston University’s Questrom School of Business. It’s impossible to know if what she learned at that unidentified consulting firm applies across the world of work more broadly. But her research, published in the academic journal Organization Science, offers a way to understand how the professional world differs between men and women, and some of the ways a hard-charging culture that emphasizes long hours above all can make some companies worse off.

Credit Peter Arkle

Ms. Reid interviewed more than 100 people in the American offices of a global consulting firm and had access to performance reviews and internal human resources documents. At the firm there was a strong culture around long hours and responding to clients promptly.

“When the client needs me to be somewhere, I just have to be there,” said one of the consultants Ms. Reid interviewed. “And if you can’t be there, it’s probably because you’ve got another client meeting at the same time. You know it’s tough to say I can’t be there because my son had a Cub Scout meeting.”

Some people fully embraced this culture and put in the long hours, and they tended to be top performers. Others openly pushed back against it, insisting upon lighter and more flexible work hours, or less travel; they were punished in their performance reviews.

The third group is most interesting. Some 31 percent of the men and 11 percent of the women whose records Ms. Reid examined managed to achieve the benefits of a more moderate work schedule without explicitly asking for it.

They made an effort to line up clients who were local, reducing the need for travel. When they skipped work to spend time with their children or spouse, they didn’t call attention to it. One team on which several members had small children agreed among themselves to cover for one another so that everyone could have more flexible hours.

A male junior manager described working to have repeat consulting engagements with a company near enough to his home that he could take care of it with day trips. “I try to head out by 5, get home at 5:30, have dinner, play with my daughter,” he said, adding that he generally kept weekend work down to two hours of catching up on email.

Despite the limited hours, he said: “I know what clients are expecting. So I deliver above that.” He received a high performance review and a promotion.

What is fascinating about the firm Ms. Reid studied is that these people, who in her terminology were “passing” as workaholics, received performance reviews that were as strong as their hyper-ambitious colleagues. For people who were good at faking it, there was no real damage done by their lighter workloads.

It calls to mind the episode of “Seinfeld” in which George Costanza leaves his car in the parking lot at Yankee Stadium, where he works, and gets a promotion because his boss sees the car and thinks he is getting to work earlier and staying later than anyone else. (The strategy goes awry for him, and is not recommended for any aspiring partners in a consulting firm.)

A second finding is that women, particularly those with young children, were much more likely to request greater flexibility through more formal means, such as returning from maternity leave with an explicitly reduced schedule. Men who requested a paternity leave seemed to be punished come review time, and so may have felt more need to take time to spend with their families through those unofficial methods.

The result of this is easy to see: Those specifically requesting a lighter workload, who were disproportionately women, suffered in their performance reviews; those who took a lighter workload more discreetly didn’t suffer. The maxim of “ask forgiveness, not permission” seemed to apply.

It would be dangerous to extrapolate too much from a study at one firm, but Ms. Reid said in an interview that since publishing a summary of her research in Harvard Business Review she has heard from people in a variety of industries describing the same dynamic.

High-octane professional service firms are that way for a reason, and no one would doubt that insane hours and lots of travel can be necessary if you’re a lawyer on the verge of a big trial, an accountant right before tax day or an investment banker advising on a huge merger.

But the fact that the consultants who quietly lightened their workload did just as well in their performance reviews as those who were truly working 80 or more hours a week suggests that in normal times, heavy workloads may be more about signaling devotion to a firm than really being more productive. The person working 80 hours isn’t necessarily serving clients any better than the person working 50.

In other words, maybe the real problem isn’t men faking greater devotion to their jobs. Maybe it’s that too many companies reward the wrong things, favoring the illusion of extraordinary effort over actual productivity.

How Some Men Fake an 80-Hour Workweek, and Why It Matters

Artikel lainnya »