umroh plus aqso

Setiap jamaah yang berangkat umroh atau haji khusus Call/Wa. 08111-34-1212 pasti menginginkan perjalanan ibadah haji plus atau umrohnya bisa terlaksana dengan lancar, nyaman dan aman sehingga menjadi mabrur. Demi mewujudkan kami sangat memahami keinginan para jamaah sehingga merancang program haji onh plus dan umroh dengan tepat. Jika anda ingin melaksanakan Umrah dan Haji dengan tidak dihantui rasa was-was dan serta ketidakpastian, maka Alhijaz Indowisata Travel adalah solusi sebagai biro perjalanan anda yang terbaik dan terpercaya.?agenda umroh 12 hari

Biro Perjalanan Haji dan Umrah yang memfokuskan diri sebagai biro perjalanan yang bisa menjadi sahabat perjalanan ibadah Anda, yang sudah sangat berpengalaman dan dipercaya sejak tahun 2010, mengantarkan tamu Allah minimal 5 kali dalam sebulan ke tanah suci tanpa ada permasalahan. Paket yang tersedia sangat beragam mulai paket umroh 9 hari, 12 hari, umroh wisata muslim turki, dubai, aqso. Biaya umroh murah yang sudah menggunakan rupiah sehingga jamaah tidak perlu repot dengan nilai tukar kurs asing. umroh direct madinah desember 2017

Lamongan, Saco-Indonesia.com – Nyonya Ariyanti (27) 'disandera' usai bersalin. Warga Desa Sumlaran, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur ini dilarang meninggalkan Rumah Sakit dr Soegiri Lamongan kerena tidak mampu membayar biaya bersalin bayi laki-laki sebesar Rp 1,5 juta.

Padahal seharusnya Ariyanti sudah dapat meninggalkan Rumah Sakit terhitung mulai Sabtu (25/1/2014). Namun, karena tidak mampu membayar biaya, Ariyanti bersama Septian Hadi Winoto (27), suami, dan bayi mereka 'disandera' pihak rumah sakit.

Terlebih lagi, saat masuk, mendaftar sebagai pasien umum, bukan pemegang kartu jaminan miskin seperti Jamkesmas, maupun pemegang kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Ariyanti masuk Rumah Sakit, Rabu (22/1/2014), sehari setelahnya Ariyanti melahirkan secara normal dan berlanjut menjalani rawat inap di ruang Melati. Sementara kondisi kesehatan si bayi dan ibunya cukup baik dan bisa pulang Sabtu (24/1/2014).

Ternyata, saat suaminya, Septian Hadi Winoto hendak mengurus berbagai keperluan untuk kepulangan anak dan istrinya, tidak bisa diharapkan. Pasalnya, keluarga ini harus menyelesaikan administrasi pembayaran dengan total biaya mencapai Rp 1,5 juta.

Merasa tidak tidak memiliki uang sebanyak itu, Septian Hadi Winoto baru kemudian mengurus kartu BPJS sebagai bukti tidak mampu sekaligus ingin bebas biaya. ”Saya memang baru ngurus BPJS yang kartunya langsung keluar pada hari Sabtu kemarin,” ungkap Septian sembari menunjukkan kartu BPJS bernomor 0001264994842 tertanggal 24 Januari 2014.

Namun kartu BPJS itu terlambat untuk bisa membebaskan biaya kelahiran putra pertamanya. Karena saat kali pertama masuk, ia sebagai pasien umum. Sementara itu, sejumlah bidan piket, sejak Sabtu (24/01/2014) hingga Minggu (26/1) tetap tidak bisa melepas sang pasien.

Intinya, sesuai catatan sejak pendaftaran dan masuk rumah sakit yang tersambung secara online di Rumah Sakit dr Soegiri Lamongan, istri Septian tercatat sebagai pasien umum. Dimana berlaku biaya sesuai ketentuan yang ada di Rumah Sakit berpelat merah ini.

Septian mengakui, saat mendaftar sebagai pasien umum karena tidak mempunyai kartu miskin apa pun. Problem itulah yang akhirnya membelitnya, belum bisa meninggalkan rumah sakit.

Priyono, orangtua Septian yang turut ke Rumah Sakit mengungkapkan, keluarganya sekarang ini tidak mempunyai uang sebanyak itu sesuai administrasi yang tercatat di kasir yakni Rp 1, 5 juta. Sementara saya baru ada sekitar Rp 750.000,” kata Priyono.

Bidan piket, Lilis Yustiowati dikonfirmasi Minggu (26/1/2014) siang mengungkapkan, dalam catatan yang ada di rumah sakit, Ariyanti masuk sebagai pasien umum, bukan pemegang kartu jaminan apa pun. ”Terus gimana? Kalau memang sudah bisa menyelesaikan pembayaran di kasir tentu diperbolehkan pulang,” ujar Lilis.

Lilis mengaku hanya sebagai karyawan dan harus menjalankan semuanya sesuai dengan ketentuan. Beda lagi kalau saat masuk, Ariyanti terdaftar pemegang kartu BPJS, tentu tidak ada masalah. Sedangkan kalaupun akhirnya bisa pulang besok, Senin (27/1) berarti pasien sudah digratiskan perawatannya selama tiga hari, terhitung 24, 25 dan 26 Januari 2014.

"Kami juga tidak berani melepas kalau belum ada tembusan penyelesaian pembayaran dari depan (kasir rumah sakit),” tambah Lilis yang didampingi Bidan Indah.

Sumber : Kompas.com

Editor : Maulana Lee

RS Sandera Bayi, Karena Orangtua Tak Mampu Bayar Biaya Bersalin

Imagine an elite professional services firm with a high-performing, workaholic culture. Everyone is expected to turn on a dime to serve a client, travel at a moment’s notice, and be available pretty much every evening and weekend. It can make for a grueling work life, but at the highest levels of accounting, law, investment banking and consulting firms, it is just the way things are.

Except for one dirty little secret: Some of the people ostensibly turning in those 80- or 90-hour workweeks, particularly men, may just be faking it.

Many of them were, at least, at one elite consulting firm studied by Erin Reid, a professor at Boston University’s Questrom School of Business. It’s impossible to know if what she learned at that unidentified consulting firm applies across the world of work more broadly. But her research, published in the academic journal Organization Science, offers a way to understand how the professional world differs between men and women, and some of the ways a hard-charging culture that emphasizes long hours above all can make some companies worse off.

Photo
 
Credit Peter Arkle

Ms. Reid interviewed more than 100 people in the American offices of a global consulting firm and had access to performance reviews and internal human resources documents. At the firm there was a strong culture around long hours and responding to clients promptly.

“When the client needs me to be somewhere, I just have to be there,” said one of the consultants Ms. Reid interviewed. “And if you can’t be there, it’s probably because you’ve got another client meeting at the same time. You know it’s tough to say I can’t be there because my son had a Cub Scout meeting.”

Some people fully embraced this culture and put in the long hours, and they tended to be top performers. Others openly pushed back against it, insisting upon lighter and more flexible work hours, or less travel; they were punished in their performance reviews.

The third group is most interesting. Some 31 percent of the men and 11 percent of the women whose records Ms. Reid examined managed to achieve the benefits of a more moderate work schedule without explicitly asking for it.

They made an effort to line up clients who were local, reducing the need for travel. When they skipped work to spend time with their children or spouse, they didn’t call attention to it. One team on which several members had small children agreed among themselves to cover for one another so that everyone could have more flexible hours.

A male junior manager described working to have repeat consulting engagements with a company near enough to his home that he could take care of it with day trips. “I try to head out by 5, get home at 5:30, have dinner, play with my daughter,” he said, adding that he generally kept weekend work down to two hours of catching up on email.

Despite the limited hours, he said: “I know what clients are expecting. So I deliver above that.” He received a high performance review and a promotion.

What is fascinating about the firm Ms. Reid studied is that these people, who in her terminology were “passing” as workaholics, received performance reviews that were as strong as their hyper-ambitious colleagues. For people who were good at faking it, there was no real damage done by their lighter workloads.

It calls to mind the episode of “Seinfeld” in which George Costanza leaves his car in the parking lot at Yankee Stadium, where he works, and gets a promotion because his boss sees the car and thinks he is getting to work earlier and staying later than anyone else. (The strategy goes awry for him, and is not recommended for any aspiring partners in a consulting firm.)

A second finding is that women, particularly those with young children, were much more likely to request greater flexibility through more formal means, such as returning from maternity leave with an explicitly reduced schedule. Men who requested a paternity leave seemed to be punished come review time, and so may have felt more need to take time to spend with their families through those unofficial methods.

The result of this is easy to see: Those specifically requesting a lighter workload, who were disproportionately women, suffered in their performance reviews; those who took a lighter workload more discreetly didn’t suffer. The maxim of “ask forgiveness, not permission” seemed to apply.

It would be dangerous to extrapolate too much from a study at one firm, but Ms. Reid said in an interview that since publishing a summary of her research in Harvard Business Review she has heard from people in a variety of industries describing the same dynamic.

High-octane professional service firms are that way for a reason, and no one would doubt that insane hours and lots of travel can be necessary if you’re a lawyer on the verge of a big trial, an accountant right before tax day or an investment banker advising on a huge merger.

But the fact that the consultants who quietly lightened their workload did just as well in their performance reviews as those who were truly working 80 or more hours a week suggests that in normal times, heavy workloads may be more about signaling devotion to a firm than really being more productive. The person working 80 hours isn’t necessarily serving clients any better than the person working 50.

In other words, maybe the real problem isn’t men faking greater devotion to their jobs. Maybe it’s that too many companies reward the wrong things, favoring the illusion of extraordinary effort over actual productivity.

How Some Men Fake an 80-Hour Workweek, and Why It Matters

Artikel lainnya »