Setiap jamaah yang berangkat umroh atau haji khusus Call/Wa. 08111-34-1212 pasti menginginkan perjalanan ibadah haji plus atau umrohnya bisa terlaksana dengan lancar, nyaman dan aman sehingga menjadi mabrur. Demi mewujudkan kami sangat memahami keinginan para jamaah sehingga merancang program haji onh plus dan umroh dengan tepat. Jika anda ingin melaksanakan Umrah dan Haji dengan tidak dihantui rasa was-was dan serta ketidakpastian, maka Alhijaz Indowisata Travel adalah solusi sebagai biro perjalanan anda yang terbaik dan terpercaya.?agenda umroh 12 hari

JAKARTA, Saco-Indonesia.com — Rencana penghapusan kelas-kelas pada rumah sakit di Jakarta dapat diimbangi dengan penentuan tarif sesuai kualitas dokter. Dengan demikian, penentuan tarif itu akan dirasa adil bagi masyarakat, dan kesejahteraan dokter pun dapat meningkat.

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dien Emmawati mengatakan, rencana penghapusan kelas di rumah sakit di Jakarta itu berkaitan dengan rencana untuk menyamaratakan tarif rumah sakit. Jika kelas-kelas di rumah sakit sudah disamakan, maka penentuan tarif akan didasarkan pada kualitas para dokternya.

"Bisa diarahkan ke sana, kalau rumah sakit tipe C punya kualitas (tipe) A, maka (angkanya) bisa masuk tipe A. Tapi itu regulasinya di Kemenkes (Kementerian Kesehatan)," kata Dien di Balaikota Jakarta, Senin (3/6/2013).

Perubahan regulasi untuk rumah sakit di Jakarta mencuat berbarengan dengan evaluasi Kartu Jakarta Sehat (KJS). Program KJS merupakan program unggulan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Evaluasi KJS berlangsung sejak akhir Mei 2013 dan dilakukan karena ada sejumlah rumah sakit yang keberatan dengan tarif yang ditentukan.

Evaluasi itu akan memakan waktu sekitar tiga pekan dan fokus pada sistem pembayaran berdasarkan tarif Indonesia- Case Based Group (INA-CBG) atau sistem pembayaran kepada pemberi pelayanan kesehatan yang dikelompokkan berdasarkan ciri klinis dan pemakaian sumber daya yang sama. Rumus penghitungan telah disediakan oleh Kementerian Kesehatan, tetapi penentuan tarif menjadi kewenangan daerah karena disesuaikan dengan kemampuan daerah. Kecilnya tarif INA-CBG disebabkan belum semua rumah sakit di Jakarta masuk dalam basis data National Center for Case Mix (NCC), yaitu baru 20 persen.

Editor :Liwon Maulana

Sumber:Kompas.com

WASHINGTON — During a training course on defending against knife attacks, a young Salt Lake City police officer asked a question: “How close can somebody get to me before I’m justified in using deadly force?”

Dennis Tueller, the instructor in that class more than three decades ago, decided to find out. In the fall of 1982, he performed a rudimentary series of tests and concluded that an armed attacker who bolted toward an officer could clear 21 feet in the time it took most officers to draw, aim and fire their weapon.

The next spring, Mr. Tueller published his findings in SWAT magazine and transformed police training in the United States. The “21-foot rule” became dogma. It has been taught in police academies around the country, accepted by courts and cited by officers to justify countless shootings, including recent episodes involving a homeless woodcarver in Seattle and a schizophrenic woman in San Francisco.