Setiap jamaah yang berangkat umroh atau haji khusus Call/Wa. 08111-34-1212 pasti menginginkan perjalanan ibadah haji plus atau umrohnya bisa terlaksana dengan lancar, nyaman dan aman sehingga menjadi mabrur. Demi mewujudkan kami sangat memahami keinginan para jamaah sehingga merancang program haji onh plus dan umroh dengan tepat. Jika anda ingin melaksanakan Umrah dan Haji dengan tidak dihantui rasa was-was dan serta ketidakpastian, maka Alhijaz Indowisata Travel adalah solusi sebagai biro perjalanan anda yang terbaik dan terpercaya.?agenda umroh 12 hari
Biro Perjalanan Haji dan Umrah yang memfokuskan diri sebagai biro perjalanan yang bisa menjadi sahabat perjalanan ibadah Anda, yang sudah sangat berpengalaman dan dipercaya sejak tahun 2010, mengantarkan tamu Allah minimal 5 kali dalam sebulan ke tanah suci tanpa ada permasalahan. Paket yang tersedia sangat beragam mulai paket umroh 9 hari, 12 hari, umroh wisata muslim turki, dubai, aqso. Biaya umroh murah yang sudah menggunakan rupiah sehingga jamaah tidak perlu repot dengan nilai tukar kurs asing. paket haji khusus Cipayung
RATU ATUT AKAN MENGAJUKAN PENANGGUHAN PENAHANAN
saco-indonesia.com, Firman Wijaya, pengacara Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah, hari ini akan mengajukan surat penangguhan penahanan bagi kliennya ke Komisi Pemberantasan Korupsi.
Dia juga berharap Komisi antikorupsi ini bisa mengabulkan permohonan penangguhan penahanan Ratu Atut. "Bu Atut tidak bisa melarikan diri karena statusnya tersangka dan sudah dilakukan pencekalan. Saya rasa alasan penangguhan dengan subjektif ini akan bisa dikabulkan," kata Firman di KPK, Jakarta Selatan, Senin (23/12/2013).
Menurut Firman, ditahannya Ratu Atut juga sangat mempengaruhi kerja pemerintahan Provinsi Banten. "Penahanan ini juga bisa dipersepsikan sebagai sarana ampuh untuk dapat melumpuhkan kewenangan Atut sebagai gubernur provinsi aktif. Sampai hari ini kewenangan untuk dapat memutuskan sesuatu tetap pada Ibu Atut. Tidak ada pada Undang-undang yang melegitimasi tanpa persetujuan Atut," ujar Firman.
Firman Wijaya juga menyatakan semestinya KPK mengabulkan permohonannya tersebut. "Tentu saja penahanan yang begitu akan cepat bisa mengganggu kesinambungan Pemerintahan Provinsi Banten," tegas Firman.
KATHMANDU, Nepal — When the dense pillar of smoke from cremations by the Bagmati River was thinning late last week, the bodies were all coming from Gongabu, a common stopover for Nepali migrant workers headed overseas, and they were all of young men.
Hindu custom dictates that funeral pyres should be lighted by the oldest son of the deceased, but these men were too young to have sons, so they were burned by their brothers or fathers. Sukla Lal, a maize farmer, made a 14-hour journey by bus to retrieve the body of his 19-year-old son, who had been on his way to the Persian Gulf to work as a laborer.
“He wanted to live in the countryside, but he was compelled to leave by poverty,” Mr. Lal said, gazing ahead steadily as his son’s remains smoldered. “He told me, ‘You can live on your land, and I will come up with money, and we will have a happy family.’ ”
Weeks will pass before the authorities can give a complete accounting of who died in the April 25 earthquake, but it is already clear that Nepal cannot afford the losses. The countryside was largely stripped of its healthy young men even before the quake, as they migrated in great waves — 1,500 a day by some estimates — to work as laborers in India, Malaysia or one of the gulf nations, leaving many small communities populated only by elderly parents, women and children. Economists say that at some times of the year, one-quarter of Nepal’s population is working outside the country.