Setiap jamaah yang berangkat umroh atau haji khusus Call/Wa. 08111-34-1212 pasti menginginkan perjalanan ibadah haji plus atau umrohnya bisa terlaksana dengan lancar, nyaman dan aman sehingga menjadi mabrur. Demi mewujudkan kami sangat memahami keinginan para jamaah sehingga merancang program haji onh plus dan umroh dengan tepat. Jika anda ingin melaksanakan Umrah dan Haji dengan tidak dihantui rasa was-was dan serta ketidakpastian, maka Alhijaz Indowisata Travel adalah solusi sebagai biro perjalanan anda yang terbaik dan terpercaya.?agenda umroh 12 hari

saco-indonesia.com, Anggota Komisi III DPR, Fahri Hamzah, telah menilai, kesediaan Sekjen Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), untuk dapat memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukanlah sesuatu yang telah istimewa.

Politisi asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu telah menjelaskan, proses hukum bukan hanya menyangkut bersedia atau tidak.

"Ini kan bukan soal Ibas. Tidak penting Ibas bersedia atau tidak, sebab hukum harus tajam bagi semua orang," katanya kepada wartawan melalui pesan singkat, Rabu (12/2/2014) kemarin.

Namun, yang paling penting adalah harus menyoroti KPK yang telah terlihat tebang pilih dalam mengusut kasus dugaan korupsi. Dia telah mencurigai kalau lembaga pimpinan Abraham Samad itu juga sudah memiliki perjanjian dengan pihak tertentu.

"Masalahnya adalah KPK tampak sudah punya perjanjian untuk dapat mengobrak-abrik orang tertentu dan mendiamkan orang tertentu," tandasnya.

Itu yang mesti diawasi terus, mengingat KPK telah memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk dapat menjelaskan berbagai hal terkait tugasnya dalam melakukan pemberantasan korupsi kepada publik.

"Sebab dalam hukum atas kepastian dan kesamaan di depan hukum itu tinggi," tegasnya.

Sebelumnya, putra bungsu SBY itu telah menyatakan kesediaannya bila dipanggil KPK untuk dapat memberikan keterangan menyangkut namanya yang kerap disebut telah menerima uang USD200 ribu dari PT Permai Grup, milik Muhamad Nazaruddin.

Hal itu telah dikatakan Ibas usai menghadiri acara pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur di Surabaya.

Editor : Dian Sukmawati

BEIJING (AP) — The head of Taiwan's Nationalists reaffirmed the party's support for eventual unification with the mainland when he met Monday with Chinese President Xi Jinping as part of continuing rapprochement between the former bitter enemies.

Nationalist Party Chairman Eric Chu, a likely presidential candidate next year, also affirmed Taiwan's desire to join the proposed Chinese-led Asian Infrastructure Investment Bank during the meeting in Beijing. China claims Taiwan as its own territory and doesn't want the island to join using a name that might imply it is an independent country.

Chu's comments during his meeting with Xi were carried live on Hong Kong-based broadcaster Phoenix Television.

The Nationalists were driven to Taiwan by Mao Zedong's Communists during the Chinese civil war in 1949, leading to decades of hostility between the sides. Chu, who took over as party leader in January, is the third Nationalist chairman to visit the mainland and the first since 2009.

Relations between the communist-ruled mainland and the self-governing democratic island of Taiwan began to warm in the 1990s, partly out of their common opposition to Taiwan's formal independence from China, a position advocated by the island's Democratic Progressive Party.

Despite increasingly close economic ties, the prospect of political unification has grown increasingly unpopular on Taiwan, especially with younger voters. Opposition to the Nationalists' pro-China policies was seen as a driver behind heavy local electoral defeats for the party last year that led to Taiwanese President Ma Ying-jeou resigning as party chairman.