ITINERARY PERJALANAN UMROH REGULER 10 hari

saco-indonesia.com, Peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Kelud telah membuat statusnya dinaikkan menjadi waspada (level II) pada Minggu (2/2) kemarin . Masyarakat telah diimbau untuk tidak panik dan cemas dengan hal ini.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho juga mengatakan, pemberitaan media yang intensif dan berlebihan mengenai peningkatan aktivitas gunung berapi seringkali justru telah menyebabkan dampak negatif di masyarakat. Akibatnya, obyek-obyek wisata, hotel, pertanian dan aktivitas ekonomi yang berada di luar daerah berbahaya menjadi sepi.

"Hal ini telah terjadi di Gunung Bromo, Ijen, Dieng, Tangkubanparahu, Papandayan, dan lainnya. Bahkan aktivitas wisata dan hotel-hotel di Kabanjahe saat ini pun telah sepi dari pengunjung karena masyarakat jadi takut berkunjung padahal lokasinya jauh dan aman dari Gunung Sinabung," ujarnya, Senin (3/2).

Sutopo juga telah menjelaskan, Gunung berapi bersifat slow in set. Artinya tidak akan tiba-tiba meletus. Ada tanda-tandanya sehingga status gunung punya tahapan yaitu dari normal kemudian menjadi waspada, siaga, dan awas sesuai ancamannya.

Saat ini dari 127 gunung berapi aktif di Indonesia, ada 1 gunung yang berstatus Awas (level IV) yaitu Gunung Sinabung sejak 24 november 2013. "Ada 3 gunung yang status Siaga (level III) yaitu Karangetang, Lokon dan Rokatenda. Ada 19 gunung status Waspada (level II) yaitu Kelud, Raung, Ibu, Lewotobi Perempuan, Ijen, Gamkonora, Soputan, Sangeangapi, Papandayan, Dieng, Seulewah Agam, Gamalama, Bromo, Semeru, Talang, Anak Krakatau, Marapi, Dukono, dan Kerinci. Lainnya berstatus normal," jelas Sutopo.

Dia juga menambahkan, makna dari status waspada adalah ada kenaikan aktivitas di atas level normal, apapun jenis gejala diperhitungkan. Tidak kritis. "Yang diperlukan adalah sosialisasi, kajian bahaya, pengecekan sarana, dan piket terbatas," tukasnya.

Sedangkan makna status siaga, lanjut Sutopo, adalah semua data telah menunjukkan bahwa aktivitas dapat segera berlanjut ke letusan atau menuju pada keadaan yang dapat menimbulkan bencana. "Kondisinya kritis sehingga perlu sosialisasi di wilayah terancam, penyiapan sarana darurat, koordinasi harian, dan piket penuh," pungkasnya.


Editor : Dian Sukmawati

19 GUNUNG BERAPI STATUS WASPADA

WASHINGTON — During a training course on defending against knife attacks, a young Salt Lake City police officer asked a question: “How close can somebody get to me before I’m justified in using deadly force?”

Dennis Tueller, the instructor in that class more than three decades ago, decided to find out. In the fall of 1982, he performed a rudimentary series of tests and concluded that an armed attacker who bolted toward an officer could clear 21 feet in the time it took most officers to draw, aim and fire their weapon.

The next spring, Mr. Tueller published his findings in SWAT magazine and transformed police training in the United States. The “21-foot rule” became dogma. It has been taught in police academies around the country, accepted by courts and cited by officers to justify countless shootings, including recent episodes involving a homeless woodcarver in Seattle and a schizophrenic woman in San Francisco.

Now, amid the largest national debate over policing since the 1991 beating of Rodney King in Los Angeles, a small but vocal set of law enforcement officials are calling for a rethinking of the 21-foot rule and other axioms that have emphasized how to use force, not how to avoid it. Several big-city police departments are already re-examining when officers should chase people or draw their guns and when they should back away, wait or try to defuse the situation

Police Rethink Long Tradition on Using Force

Artikel lainnya »