saco-indonesia.com, Terpidana kasus narkotika asal Australia, Schapelle Leigh Corby telah mendapat pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat tersebut telah berdasarkan telaah dari Tim Pengamat Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Sesepuh Polri Komjen (purn) Noegroho Djajusman juga berharap agar pembebasan bersyarat Corby tak dipolitisir oleh pihak-pihak tertentu.

"Saya harap pembebasan bersyarat Corby jangan 'lari' ke politik," kata Noegroho, saat berbincang dengan Okezone, Senin (10/2/2014).

Dia juga menambahkan bahwa jika memang telah diputuskan pembebasan bersyarat, lantaran dianggap telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif, maka itu adalah hak dari seorang narapidana.

"Itu juga sudah hak dari Corby sebagai orang narapidana. Karena sudah memenuhi syarat karena berkelakuan baik dan dibuktikan dengan tidak adanya pelanggaran tata tertib dan hukuman disiplin dalam lapas,"ungkapnya.

Saat ini kontroversi pembebasan bersyarat Corby berpotensi dapat membunuh karakternya. Sebab banyak pihak yang berwacana dengan sudut pandang politik. "Seharusnya di negara hukum, kita bertindak sesuai hukum saja. Jangan sampai hak ini mencoreng nama Indonesia di luar negeri," terangnya.

Mantan Kapolda Metro Jaya ini juga menapik anggapan bahwa pembebasan bersyarat Corby akan dapat mencoreng citra pemberantasan narkoba di Indonesia. "Tidak akan seperti itu. Karena kita tahu bahwa pemerintah saat ini tengah berusaha untuk dapat menekan peredaran narkoba di Indonesia. Mulai dengan cara mencegah masuknya narkoba, hingga melakukan sosialisasi bahaya narkoba. Di dalam Undang-Undang juga sudah jelas tentang hukuman yang diberikan sudah tegas,"bebernya.

Jangan sampai, lanjut Noegroho, saat keputusan telah dikeluarkan kemudian malah merugikan Corby. Sebab wacana yang muncul seolah-olah membunuh karakter Corby. "Pro dan kontra wajar, namun seharusnya melihat juga hak azasi Corby, sebagai seorang terpidana yang telah mendapatkan pembebasan bersyarat. Jangan sampai malah jadi character assassination untuk Corby," bebernya.

Dia juga berharap agar proses hukum yang telah dijalani tak merugikan Corby. "Kalau memang sudah ada keputusan pembebasan bersyarat keluarkan. Jangan dirugikan narapidananya,"tutupnya.

Editor : Dian Sukmawati

Photo

 

KATHMANDU, Nepal — When the dense pillar of smoke from cremations by the Bagmati River was thinning late last week, the bodies were all coming from Gongabu, a common stopover for Nepali migrant workers headed overseas, and they were all of young men.

Hindu custom dictates that funeral pyres should be lighted by the oldest son of the deceased, but these men were too young to have sons, so they were burned by their brothers or fathers. Sukla Lal, a maize farmer, made a 14-hour journey by bus to retrieve the body of his 19-year-old son, who had been on his way to the Persian Gulf to work as a laborer.

“He wanted to live in the countryside, but he was compelled to leave by poverty,” Mr. Lal said, gazing ahead steadily as his son’s remains smoldered. “He told me, ‘You can live on your land, and I will come up with money, and we will have a happy family.’ ”

Weeks will pass before the authorities can give a complete accounting of who died in the April 25 earthquake, but it is already clear that Nepal cannot afford the losses. The countryside was largely stripped of its healthy young men even before the quake, as they migrated in great waves — 1,500 a day by some estimates — to work as laborers in India, Malaysia or one of the gulf nations, leaving many small communities populated only by elderly parents, women and children. Economists say that at some times of the year, one-quarter of Nepal’s population is working outside the country.