MAU UMROH BERSAMA TRAVEL TERBAIK DI INDONESIA ALHIJAZ INDO WISATA..?

YOOK LANGSUNG WHATSAPP AJA KLIK DISINI 811-1341-212
 

Umroh Januari

Bekasi, Saco-Indonesia.com,- Kemungkinan besar Partai Demokrat akan menjadi partai politik pertama yang merasakan “hukuman langsung dari rakyat,” akibat dari begitu banyaknya para petingginya yang terlibat kasus korupsi kelas paus, baik yang sudah masuk penjara, dalam status tersangka (dan ditahan KPK), maupun yang semakin terindikasi kuat terlibat di berbagai kasus korupsi.

Hukuman dari rakyat itu berupa nanti tidak lagi memilih partai itu dalam Pemilu 2014. Indikasi-indikasinya semakin menguat di saat Pemilu Legislatif 2014 itu kian dekat (9 April 2014). Indikasi-indikasi itu berupa semakin merosotnya elektabilitas partai berlambang Mercy itu dari periode ke periode survei-survei yang dilakukan beberapa lembaga survei.

 

Salah satunya yang terbaru adalah hasil survei yang diumumkan oleh Lingkaran Survei Indonesia  (LSI) pada Minggu, 2 Februari 2014, bahwa pada survei Januari 2014 elektabilitas Demokrat hanya tersisa 4,7 persen. Sedikit lagi jatuh di bawah ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang ditetapkan oleh UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu, yakni 3,5 persen. Artinya, jika pada Pemilu Legislatif 2014 nanti perolehan suara Demokrat berada di bawah angka 3,5 persen, praktis partai ini tinggal namanya saja, alias tersingkir dari parlemen. Tidak akan ada satu pun anggota DPR yang berasal dari partai politik yang sangat dicintai oleh “pemilikinya”, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). DPR 2014-2019 bakal steril dari yang namanya Partai Demokrat.

“Rezim Partai Demokrat diprediksi akan runtuh pada Pemilu 2014. Konvensi pemilihan calon presiden yang digelar partai itu belum mampu menaikkan elketabilitas,” tulis Harian Kompas, Senin, 3 Februari 2014, ketika memberitakan hasil survei LSI itu.

Apabila suara yang diperoleh parpol ini kelak tidak mencapai ambang batas parlemen itu, maka sia-sia pula konvensi calon presiden mereka itu. Karena dengan sendirinya, mereka tak punya hak untuk mengajukan calon presidennya.

LSI yang terus melakukan survei berkala itu mencatat hasil surveinya terhadap Partai Demokrat sejak Pemilu 2009 sampai sekarang. Pada saat Pemilu 2009, Demokrat keluar sebagai pemenangnya dengan perolehan suara 20,85 persen. Januari 2011 elektabilitasnya masih tinggi (20,5 persen). Seiring dengan mulai terbongkarnya kasus korupsi yang “dipelopori” oleh Bendahara Umum DPP Partai Demokrat ketika itu, Muhammad Nazaruddin, rakyat mulai kehilangan kepercayaannya, hasil survei Oktober 2011 elektabiltas partai ini merosot menjadi 16,5 persen suara. Januari 2012 (13,7 persen), Maret 2013 (11,7 persen), Oktober 2013 (9,8 persen), dan Januari 2014 menuju “lampu merah” tanda bahaya dengan elektabilitas hanya tersisa 4,7 persen suara!

Peneliti LSI Adjie Alfaraby menjelaskan anjloknya elektabilitas Partai Demokrat disebabkan keroposnya  struktural, kultur, dan ideologi partai. Struktur ideologi hancur saat (mantan) petinggi partai itu, seperti Anas Urbaningrum, M Nazaruddin, Andi Mallarangeng, dan Angelina Sondakh, tersangkut kasus korupsi. Kultur yang hanya bergantung pada ketokohan Susilo Bambang Yudhoyono juga melemahkan Demokrat (Harian Kompas, Senin, 03/02/14).

Analisis Adjie itu sangat benar. Di kala begitu banyaknya petinggi Demokrat yang tersangkut kasus korupsi, partai ini masih terlalu bergantung kepada SBY. Padahal SBY sendiri adalah sosok yang lemah. Lemah dalam memimpinnya partainya, dan sangat lemah sebagai Presiden untuk memimpin Republik ini.

Kepimpinan (leadership) SBY sebagai Presiden sangat lemah, terbukti dari sikapnya yang peragu, tidak tegas, dan tidak konsisten dan tidak konsekuen dalam mengabil keputusan utnuk mengatasi berbagai permasalahan krusial bangsa ini. Pidato-pidato dan pernyataannnya yang indah-indah hampir selalu tidak sesuai dengan prakteknya.

Bayangkan saja, katanya Demokrat sangat anti korupsi (ingat iklan Pemilu mereka di tahun 2009 dengan tagline “Katakan Tidak Pada Korupsi”) dan pernyataan-pernyataan bernada heroik SBY tentang pemerintahannya yang selalu siap berperang melawan korupsi, dia akan selalu berada di garis paling depan dalam perang melawan korupsi, dalam kenyataannya justru di masa pemerintahannya kali ini tumbuh dengan sangat suburnya praktek-praktek korupsi yang terjadi di hampir semua instansi, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Di Pusat, justru para petinggi Demokrat menjadi “mayoritas” dalam praktek-praktek korupsi itu.

13916244522053395859

Cover Majalah Tempo

Muhammad Nazaruddin dan Angelina Sondakh yang sudah dipenjarakan KPK karena terbukti korupsi, dan Andi Mallarangeng serta Anas Urbaningrum yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sudah mampu menghancurkan elektabilitas Demokrat sampai tersisa 4,7 persen suara menurut hasil survei LSI. Padahal masih berpotensi kuat akan menyusul lagi beberapa petinggi partai itu yang diduga terlibat kasus korupsi lainnya, sementara itu Pemilu tinggal dua bulan lagi.

Beberapa petinggi Partai Demokrat yang berpotensi menambah semakin banyaknya daftar tersangka korupsi oleh KPK adalah Sutan Bathoegana. Jhonny Allen Marbun, dan Tri Yulianto. Sementara itu nama Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro (Ibas) juga kian santer disebut-sebut oleh saksi dan tersangka korupsi proyek Hambalang sebagai juga ikut terlibat.

Sutan Bathoegana, Jhonny Allen Marbun, dan Tri Yulianto, ketiganya dari Komisi VII (Komisi Energi) DPR mewakili Partai Demokrat, diduga terlibat dalam kasus suap (mantan) Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini, yang ditangkap KPK pada 14 Agustus 2013 lalu. Dalam kesaksiannya Rudi Rubiandini mengungkapkan keterlibatan nama-nama tersebut di samping beberapa nama lainnya, seperti Wakil Ketua Komisi Energi DPR Zainudin Amali dari Fraksi Golkar.

Bahkan dari penelusuran  dan penyidikan kasus tersebut mengarah juga kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik, yang juga adalah petinggi Demokrat (Sekretaris Majelis Tinggi). Karena diragukan dia tidak tahu-menahu tentang adanya praktek suap di SKK Migas itu.

Nama-nama yang disebutkan di atas itu diduga terlibat dalam kasus suap (mantan) Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini itu berdasarkan pengakuan Rudi Rubiandini di persidangan Tipikor dan rekaman penyadapan percakapan yang dimiliki KPK.

Rudi mengaku pernah menyerahkan uang sebesar 200 ribu dollar AS langsung kepada Sutan Bathoegana untuk tunjangan Hari Raya (Lebaran 2013) anggota Komisi Energi DPR. Penyerahan uang THR itu atas permintaan dari Sutan kepada Rudi, mengatasnamakan Komisi yang dipimpinnya itu. Status Sutan sampai saat ini masih sebagai  saksi kasus Rudi. Dia sudah bolak-nalik dipanggil KPK untuk statusnya tersebut. Yang terakhir, rumah mewahnya di Bogor dan ruang kerjanya di gedung DPR sudah digeledah penyidik KPK.

Komisi Energi DPR juga dikatakan pernah menagih fee sebesar 200.000 dollar AS kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia atas “jasa” Komisi itu meloloskan APBN 2013 Perubahan untuk Kementerian itu, melalui Sekretaris Jenderal Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Waryono Karno, yang kini sudah dijadikan tersangka oleh KPK.

Atas tagihan Komisi Energi DPR itu, Waryono menghubungi Rudi Rubiandini, supaya SKK Migas ikut urunan membayar fee tersebut. Rudi kemudian menelepon Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan untuk ikut urunan juga, tetapi ditolak Karen, dengan alasan Pertamina sudah membayar fee itu langsung kepada Komisi itu. Rudi mengancam, kalau Karen menolak, dia akan melaporkannya ke Menteri (Jero wacik). KPK mempunyai rekaman percakapan antara Rudi dengan Karen tentang ini. Karen membantah pernyataannya itu, dengan alasan dia berkata begitu, supaya tidak ditagih terus oleh Rudi. Status Karen masih sebagai saksi.

Ada pula tagihan “utang warisan” yang disampaikan oleh Jhonny Allen Marbun kepada Rudi dengan jumlah yang jauh lebih besar, yakni  1 juta dollar AS. Menurut Jhonny sebagaimana diungkapkan oleh Rudi, sebelum dibubarkan Mahkamah Konstitusi dan diganti dengan SKK Migas, BP Migas yang ketika itu dikepalai oleh Raden Priyono telah berjanji untuk membayar fee kepada Komisi Energi DPR sebesar jumlah 1 juta dollar itu. “Utang warisan” kini harus dibayar oleh SKK Migas. “Utang warisan” itu kemudian ditawari dan disepakati menjadi separohnya, yaitu 500 juta dollar AS, dan boleh dicicil. Ketika cicilan itu belum dibayar lunas, Rudi Rubiandini keburu ditangkap KPK.

Dari penelusuran dugaan praktek korupsi antara SKK Migas dengan partner mereka di DPR, Komisi VII bidang Energi itu  diharapkan juga sampai ke Menteri Jero Wacik. Sebab, seperti yang ditulis Majalah Tempo, sulit membayangkan Jero tak tahu-menahu praktek kotor di SKK Migas itu. Posisinya amat sentral karena dia menjadi ketua komisi pengawas satuan kerja itu. Dia juga atasan langsung mantan sekretaris jenderal kementerian ini, Waryono Karno.

Bayangkan saja, apa jadinya, jika dalam pengembangan kasus ini kemudian, KPK berhasil menemukan minimal dua bukti permulaan untuk menetapakan para petinggi Partai Demokrat itu: Sutan Bathoegana, Tri Yulianto, Jhonny Allen Marbuin, dan bahkan Jero Wacik sebagai tersangkat (dan ditahan) di saat menjelang Pemilu ini!

Tanpa penetapan mereka sebagai tersangka sekalipun, dengan status mereka saat ini saja, (diduga kuat terlibat) sudah cukup merupakan pukulan maut bagi Partai Demokrat. Apalagi jika fakta megerikan bagi Demokrat itu menjadi kenyataan, yakni KPK menetapkan nama-nama itu sebagai tersangka. Itu akan menjadi pukulan maha maut bagi Demokrat.

Tidak perlu semua dari mereka, cukup satu nama saja, misalnya, Sutan saja, sudah lebih dari cukup untuk membuat kiamat Partai Demokrat di Pemilu 2014 ini. Besar kemungkinan elektabilitasnya langsung berada di bawah ambang batas parlemen, tidak mencapai 3,5 persen!

Majalah Tempo (edisi 3-9 Februari 2014) menulis juga tentang penampilan Sutan pasca digeledah rumahnya oleh KPK, sikapnya yang biasanya kocak, dengan tawa ceriahnya, dan “terkenal” dengan candaannya “ngeri-ngeri sedap” kini seolah lenyap dari diri Sutan. Dia kini lebih terlihat murung dan kurus.

Jika itu benar-benar terjadi, maka Partai Demokrat akan menjadi parpol pertama yang merasakan betapa dahsyatnya hukuman dari rakyat terhadap parpol yang terjerat begitu banyak kasus korupsi. ***

Sumber :kompas.com

Editor : Maulana Lee

Parpol Pertama yang Bakal Merasakan Dahsyatnya Hukuman dari Rakyat? Adalah Partai Demokrat

Hockey is not exactly known as a city game, but played on roller skates, it once held sway as the sport of choice in many New York neighborhoods.

“City kids had no rinks, no ice, but they would do anything to play hockey,” said Edward Moffett, former director of the Long Island City Y.M.C.A. Roller Hockey League, in Queens, whose games were played in city playgrounds going back to the 1940s.

From the 1960s through the 1980s, the league had more than 60 teams, he said. Players included the Mullen brothers of Hell’s Kitchen and Dan Dorion of Astoria, Queens, who would later play on ice for the National Hockey League.

One street legend from the heyday of New York roller hockey was Craig Allen, who lived in the Woodside Houses projects and became one of the city’s hardest hitters and top scorers.

“Craig was a warrior, one of the best roller hockey players in the city in the ’70s,” said Dave Garmendia, 60, a retired New York police officer who grew up playing with Mr. Allen. “His teammates loved him and his opponents feared him.”

Young Craig took up hockey on the streets of Queens in the 1960s, playing pickup games between sewer covers, wearing steel-wheeled skates clamped onto school shoes and using a roll of electrical tape as the puck.

His skill and ferocity drew attention, Mr. Garmendia said, but so did his skin color. He was black, in a sport made up almost entirely by white players.

“Roller hockey was a white kid’s game, plain and simple, but Craig broke the color barrier,” Mr. Garmendia said. “We used to say Craig did more for race relations than the N.A.A.C.P.”

Mr. Allen went on to coach and referee roller hockey in New York before moving several years ago to South Carolina. But he continued to organize an annual alumni game at Dutch Kills Playground in Long Island City, the same site that held the local championship games.

The reunion this year was on Saturday, but Mr. Allen never made it. On April 26, just before boarding the bus to New York, he died of an asthma attack at age 61.

Word of his death spread rapidly among hundreds of his old hockey colleagues who resolved to continue with the event, now renamed the Craig Allen Memorial Roller Hockey Reunion.

The turnout on Saturday was the largest ever, with players pulling on their old equipment, choosing sides and taking once again to the rink of cracked blacktop with faded lines and circles. They wore no helmets, although one player wore a fedora.

Another, Vinnie Juliano, 77, of Long Island City, wore his hearing aids, along with his 50-year-old taped-up quads, or four-wheeled skates with a leather boot. Many players here never converted to in-line skates, and neither did Mr. Allen, whose photograph appeared on a poster hanging behind the players’ bench.

“I’m seeing people walking by wondering why all these rusty, grizzly old guys are here playing hockey,” one player, Tommy Dominguez, said. “We’re here for Craig, and let me tell you, these old guys still play hard.”

Everyone seemed to have a Craig Allen story, from his earliest teams at Public School 151 to the Bryant Rangers, the Woodside Wings, the Woodside Blues and more.

Mr. Allen, who became a yellow-cab driver, was always recruiting new talent. He gained the nickname Cabby for his habit of stopping at playgrounds all over the city to scout players.

Teams were organized around neighborhoods and churches, and often sponsored by local bars. Mr. Allen, for one, played for bars, including Garry Owen’s and on the Fiddler’s Green Jokers team in Inwood, Manhattan.

Play was tough and fights were frequent.

“We were basically street gangs on skates,” said Steve Rogg, 56, a mail clerk who grew up in Jackson Heights, Queens, and who on Saturday wore his Riedell Classic quads from 1972. “If another team caught up with you the night before a game, they tossed you a beating so you couldn’t play the next day.”

Mr. Garmendia said Mr. Allen’s skin color provoked many fights.

“When we’d go to some ignorant neighborhoods, a lot of players would use slurs,” Mr. Garmendia said, recalling a game in Ozone Park, Queens, where local fans parked motorcycles in a lineup next to the blacktop and taunted Mr. Allen. Mr. Garmendia said he checked a player into the motorcycles, “and the bikes went down like dominoes, which started a serious brawl.”

A group of fans at a game in Brooklyn once stuck a pole through the rink fence as Mr. Allen skated by and broke his jaw, Mr. Garmendia said, adding that carloads of reinforcements soon arrived to defend Mr. Allen.

And at another racially incited brawl, the police responded with six patrol cars and a helicopter.

Before play began on Saturday, the players gathered at center rink to honor Mr. Allen. Billy Barnwell, 59, of Woodside, recalled once how an all-white, all-star squad snubbed Mr. Allen by playing him third string. He scored seven goals in the first game and made first string immediately.

“He’d always hear racial stuff before the game, and I’d ask him, ‘How do you put up with that?’” Mr. Barnwell recalled. “Craig would say, ‘We’ll take care of it,’ and by the end of the game, he’d win guys over. They’d say, ‘This guy’s good.’”

Tribute for a Roller Hockey Warrior

Artikel lainnya »